1.      Perubahan Fisika, yaitu perubahan yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru.
a)     Perubahan wujud, seperti meleleh, menguap,menyublim, membeku, mengembun, dan deposisi.
b)     Perubahan bentuk, seperti beras menjadi nasi, singkong menjadi tepung kanji, dll.
c)      Perubahan rasa, seperti membuat teh manis.
2.      Perubahan Kimia, yaitu perubahan yang terjadi pada suatu zat dan dihasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dari zat aslinya. Perubahan  kimia selalu disertai dengan ciri – ciri reaksi kimia  sebagai berikut :
a)     Reaksi yang menghasilkan gas, seperti :
(1)   Pualam + larutan asam klorida menghasilkan karbondioksida.
(2)   Besi/seng + larutan asam klorida menghasilkan gas hidrogen.
b)     Reaksi yang menghasilkan endapan, contohnya :
(1)   Larutan timbal (II) asetat + larutan kalium iodida menghasilkan endapan kuning.
(2)   Larutan nitrat + larutan natrium klorida menghasilkan endapan putih.
c)      Reaksi yang disertai perubahan warna, contohnya :
(1)   Larutan kalium kromat yang berwarna kuning akan menjadi jingga jika ditetesi dengan larutan asam sulfat.
(2)   Larutan kalium permanganat yang berwarna merah – ungu akan menjadi bening atau merah muda jika ditetesi dengan larutan asam sulfat dan asam oksalat
d)     Reaksi yang disertai perubahan suhu, seperti :
(1)   Reaksi antara kapur tahar dengan air menyebabkan kenaikan suhu
(2)   Reaksi antara barium hidroksida dengan amonium klorida menyebabkan penurunan suhu.







PERUBAHAN MATERI

by on Juni 30, 2019
https://kuliah.rohmadi.info/wp-content/uploads/2013/05/materi-dan-perubahan-kimia.pdf 1.       Perubahan Fisika, yaitu perubahan yang tida...




Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu :

PAJAK NEGARA
Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah :
1.      Pajak Penghasilan (PPh)
Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang – Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undnag – Undang No. 36 Tahun 2008. Undang – undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.
2.      Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)
Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 2008. Undang – Undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.
3.      Bea Materai
Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang – Undang No. 13 Tahun 1985. Undang – Undang Bea Materai berlaku mulau tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang – Undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).
4.      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan pengganti :
a.    Ordonasi Pajak Rumah Tangga Tahun 1908
b.    Ordonasi Verponding Indonesia Tahun 1923
c.    Ordonasi Pajak Kekayaan Tahun 1932
d.   Ordonasiverponding Tahun 1928
e.    Ordonasi Pajak Jalan Tahun 1942
f.     Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 Khususnya Pasal 14 Huruf J, K, L
g.    Undang-undang nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.
5.      Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No.21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.20 tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DASAR HUKUM
Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang – Undang No.  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
PAJAK DAERAH
Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah, antara lain :
1.      Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.      Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak dalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undangdenga tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah.
3.      Badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4.      Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5.      Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Jenis Pajak dan Objek Pajak
Pajak Daerah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
1.      Pajak provinsi, yang terdiri dari :
a.    Pajak kendaraan bermotor
b.    Bea balik nama kendaraan bermotor
c.    Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d.   Pajak Air permukaan
e.    Pajak Rokok
2.      Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
a.    Pajak hotel
b.    Pajak restoran
c.    Pajak Hiburan
d.   Pajak Reklame
e.    Pajak penerangan jalan
f.     Pajak mineral bukan logam dan Batuan
g.    Pajak Parkir
h.    Pajak Air Tanah
i.      Pajak Sarang Burung Walet
j.      Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
k.    Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Tarif Pajak
Tarif  untuk setiap jenis pajak adalah:
1.      Tarif pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut
a.    Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu  persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).
b.    Untuk kepemilikan Kendaraan  Bermotor kedua dan seterusnya tarif  dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2.      Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan Pemerintah TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan pertauran daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen)
3.      Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4.      Tarif  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sbb:
a.    Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
b.    Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
5.      Khusus untuk kendaraan bermotor alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak paling tinggi masing-masing sbb:
a.    Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
b.    Penyerahan kedua dan seterusnya  sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
6.      Tarif  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus Untuk tarif  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan Pribadi.
7.      Tarif  Pajak Air permukaan, paling tinggi 10% (sepuluh persen).
8.      Tarif  Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9.      Tarif  Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
10.  Tarif  Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
11.  Tarif  Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
12.  Tarif  Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi  25% (dua puluh lima persen).
13.  Tarif  Pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14.  Tarif  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
15.  Tarif  Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
16.  Tarif  Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
17.  Tarif  Pajakl Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18.  Tarif  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19.  Tarif  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
Tarif pajak tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  
Tata Cara Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan  atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Daluwarsa Penagihan Pajak
Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Retribusi Daerah
Beberapa pengertian istilah yang terkait dalam Retribusi Daerah, antara lain :
1.      Retribusi Daerah, adalah  pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2.      Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3.      Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4.      Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan memungut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5.      Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pemgaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek Retribusi Daerah
Yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah:
1.      Jasa Umum
2.      Jasa Usaha.
3.      Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum
Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan.
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
1.      Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.      Retribusi Pelayanan Kebersihan.
3.      Retribusi Pelayanan Pasar.
4.      Retribusi Pelayan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
5.      Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
6.      Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.
7.      Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8.      Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
9.      Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
10.  Retribusi Penyediaan Dan / Atau Penyedotan Kakus.
11.  Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
12.  Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.
13.  Retribusi Pelayanan Pendidikan.
14.  Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha.
Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha. Objek retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
1.      Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
2.      Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
1.      Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2.      Retribusi Pasar Grosir Dan / Atau Pertokoan.
3.      Retribusi Tempat Pelelangan.
4.      Retribusi Terminal.
5.      Retribusi Rumah Potong Hewan.
6.      Retribusi Tempat Khusus Parkir.
7.      Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
8.      Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
9.      Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
10.  Retribusi Penyebrangan Di Air.
11.  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Peizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
1.      Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2.      Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3.      Retribusi Izin gangguan.
4.      Retribusi Izin Trayek.
5.      Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Subjek Retribusi Daerah
1.      Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2.      Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
3.      Retribusi Perizinan Tertentu, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:
1.      Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2.      Retribusi Jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3.      Retribusi Perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.biayanya meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapanagan, pegakan hukum, biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tata Cara Pemungutan Retribusi
Retribusi dipungut berdasarkan surat ketetapan  Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pemanfaatan Retribusi
Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah

Daluwarsa Penagihan Retribusi
Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

by on Juni 30, 2019
https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2019/07/image-Klikpajak-2.jpg Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, y...