Catatan's F-Ridwan: Ekonomi

Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2019/07/image-Klikpajak-2.jpg

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu :

PAJAK NEGARA

Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang – Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undnag – Undang No. 36 Tahun 2008. Undang – undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)

Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 2008. Undang – Undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

3. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang – Undang No. 13 Tahun 1985. Undang – Undang Bea Materai berlaku mulau tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang – Undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan pengganti :

a. Ordonasi Pajak Rumah Tangga Tahun 1908

b. Ordonasi Verponding Indonesia Tahun 1923

c. Ordonasi Pajak Kekayaan Tahun 1932

d. Ordonasiverponding Tahun 1928

e. Ordonasi Pajak Jalan Tahun 1942

f. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 Khususnya Pasal 14 Huruf J, K, L

g. Undang-undang nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No.21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.20 tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DASAR HUKUM

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PAJAK DAERAH

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah, antara lain :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak dalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undangdenga tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah.

3. Badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Jenis Pajak dan Objek Pajak

Pajak Daerah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pajak provinsi, yang terdiri dari :

a. Pajak kendaraan bermotor

b. Bea balik nama kendaraan bermotor

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d. Pajak Air permukaan

e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a. Pajak hotel

b. Pajak restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak penerangan jalan

f. Pajak mineral bukan logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Tarif Pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

1. Tarif pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut

a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).

b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan Pemerintah TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan pertauran daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen)

3. Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sbb:

a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak paling tinggi masing-masing sbb:

a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus Untuk tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan Pribadi.

7. Tarif Pajak Air permukaan, paling tinggi 10% (sepuluh persen).

8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

10. Tarif Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).

12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

13. Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

17. Tarif Pajakl Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Retribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dalam Retribusi Daerah, antara lain :

1. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan memungut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

5. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pemgaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah:

1. Jasa Umum

2. Jasa Usaha.

3. Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2. Retribusi Pelayanan Kebersihan.

3. Retribusi Pelayanan Pasar.

4. Retribusi Pelayan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

5. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

6. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

10. Retribusi Penyediaan Dan / Atau Penyedotan Kakus.

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

12. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha. Objek retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal

2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2. Retribusi Pasar Grosir Dan / Atau Pertokoan.

3. Retribusi Tempat Pelelangan.

4. Retribusi Terminal.

5. Retribusi Rumah Potong Hewan.

6. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

7. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

9. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

10. Retribusi Penyebrangan Di Air.

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Peizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

3. Retribusi Izin gangguan.

4. Retribusi Izin Trayek.

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Subjek Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan

3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

2. Retribusi Jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.biayanya meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapanagan, pegakan hukum, biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut berdasarkan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah

Daluwarsa Penagihan Retribusi

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

by F-Ridwan on Juni 30, 2019

https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2019/07/image-Klikpajak-2.jpg Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, y...

http://accedu15.blogspot.com/2016/09/pajak-dasar-hukum-pemungutan-pajak.html

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”. Dalam mencapai tujuan tersebut, tentu saja membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Salah satu wujud dari kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang bersumber dari dalam negeri, salah satunya adalah Pajak.

DEFINISI DAN PENGERTIAN PAJAK

Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yaitu “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.”

UNSUR – UNSUR PAJAK

Dari definisi tersebut di atas, bahwa pajak memilik unsur – unsur antara lain :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak ialah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang dan bukan barang.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksaan pemungutan pajak. Sifat pemungutan pajak ialah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang – Undang serta aturan pelaksaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

FUNGSI PAJAK

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah membiayai pengeluaran –pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil . Adil dalam perundang – undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang (Syarat Yuridis). Pajak diatur dalan UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perkonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

1. Teori Asuransi

Dapat diibaratkan pembayaran pajak ialah sebagai suatu premi asuransi untuk memperoleh jaminan perlindungan seperti keselamatan jiwa, harta, dan benda.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing – masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayar

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk masing – masing orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing – masing orang.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai negara warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Hukum secara umum terbagi atas hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan didalam masyarakat. Sedangkan, hukum publik ialah hukum yang mengatur antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha (hukum administratif), hukum pajak, dan hukum pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum pajak merupakan ilmu pengetahuan sendiri yang terlepas dari hukum publik. Hal tersebut dikarenakan :

a. Tugas hukum pajak bersifat berbeda dengan hukum administrasi negara.

b. Hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata.

c. Hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai politik perekonomian,

d. Hukum pajak memiliki ketentuan dan istilah yang khas untuk bidang tugasnya.

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis derogat Lex Generalis, yang artinya “peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturanumum atau jika suatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum.”. Dalam hal ini, peraturan khusus ialah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut paham imperative¬ atau paham yang menuntut pelaksanaan yang tidak dapat ditunda. Sedangkan, hukum pidana menganut paham opportunitas atau paham yang yang pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku memungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Dalam kaitannya, hubungan antara wajib pajak dan fiskus, hukum pajak dibagi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

HUKUM PAJAK MATERIIL DAN HUKUM PAJAK FORMIL

Hukum pajak materiil, memuat norma – norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul, dan hapusnya utang pajak, dan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh hukum pajak materiil ialah Undang – Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan, hukum pajak formil memuat bentuk atau tata cara mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum ini memuat antara lain tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak, hak - hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib mengenai keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menimbulkan utang pajak dan kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak – hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh hukum pajak formil ialah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PENGELOMPOKAN PAJAK

1. Jenis Pajak Menurut Golongan

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya.

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang mewah dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :

1). Pajak Provinsi, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar aan Bermotor.

2). Pajak Kabupaten/Kota,contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

a. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini memiliki ciri ciri antara lain seperti wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini memiliki ciri – ciri antara lain seperti wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan 2018. Yogyakarta : Andi Offset.